PEMETAAN EKONOMI POLITIK
A. Perspektif
Ekonomi Politik
Munculnya teori ekonomi dapat dilacak
dari periode antara abad 14 dan 16, yang biasa disebut masa “transformasi
besar” di Eropa Barat sebagai implikasi dari sistem perdagangan yang secara
perlahan menyisihkan sistem ekonomi feudal pada abad pertengahan. Tumbuhnya
pasar ekonomi baru yang besar tersebut telah memunculkan peluang ekspresi bagi
aspirasi-aspirasi individu dan memperkuat jiwa kewirausahaan yang sebelumnya
ditekan oleh lembaga gereja, negara dan komunitas. Selanjutnya, pada abad 18
muncul abad pencerahaan yang marak di Perancis dengan para pelopornya, antara
lain, Voltaire, Diderot, D’Alembert, dan Condilac. Pusat gagasan dari
pencerahan ide tersebut adalah adanya otonomi individu dan eksplanasi kapasitas
manusia. Para pemimpin dari aliran ini mempercayai bahwa kekuatan akal akan
dapat menyingkirkan manusia dari segala bentuk kesalahan. Ide dari abad
pencerah inilah yang bertumu kepada ilmu pengetahuan masyarakat (science of
society), yang sebetulnya menjadi dasar ekonomi politik. Sedangkan istilah
ekonomi politik sendiri pertama kali diperkenalkan oleh penulis Perancis,
Antoyne de Montchetien (1575-1621), dalam bukunya yang bertajuk Triatise
on Political Economy. Sedangkan dalam bahasa Inggris, penggunaan istilah
ekonomi politik terjadi pada 1767 lewat publikasi Sir James Steuart (1712-1789)
berjudul Inequiry into the Principles of Political Economy.
Pada awal-awal masa itu, para ahli
ekonomi politik mengembangkan ide tentang keperluan negara untuk menstimulasi
kegiatan ekonomi (bisnis). Pasar dianggap masih belum berkembang pada saat itu,
sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka wilayah baru
perdagangan, memberikan perlindungan (pelaku ekonomi) dari kompetisi, dan
menyediakan pengawasan untuk produk yang bermutu. Namun, akhir abad 18,
pandangan itu ditentang karena dianggap pemerintah bukan lagi sebagai agen yang
baik untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi justru sebagai badan yang
merintangi upaya untuk memperoleh kesejahteraan. Perdebatan antara para ahli
ekonomi politik itulah yang akhirnya memunculkan banyak sekali aliran dalam
tradisi pemikiran ekonomi politik. Secara garis besar, mazhab itu dapat dipecah
dalam tiga kategori, yakni :
1. Aliran ekonomi politik konservatif
yang dimotori oleh Edmund Burke;
2. Aliran ekonomi politik klasik yang
dipelopori oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior, dan
Jean Baptiste Say;
3. Aliran ekonomi politik radikal yang
dipropagandakan oleh William Godwin, Thomas Paine, Marquis de Condorcet, dan
Karl Marx.
Kembali ke muasal ilmu ekonomi,
sebenarnya ilmu ekonomi eksis kedalam ranah ilmu pengetahuan karena dipandang
sebagai cabang ilmu sosial yang bisa menerangkan dengan tepat problem manusia,
yakni ketersediaan sumber daya ekonomi yang terbatas. Implikasi dari
keterbatasan sumber daya berujung dalam dua hal, yaitu :
ü bagaimana mengalokasikan sumber daya
tersebut secara efisien sehingga bisa menghasilkan output yang maksimal;
ü menyusun formulasi kerja sama
(co-operation) ataupun kompetisi (competition) secara detail sehingga tidak
terjadi konflik.
Bagi ahli ekonomi politik, problem
serius dalam perekonomian tidak semata resource constraints, tetapi insentif.
Syarat sistem insentif bekerja adalah tersedianya informasi yang lengkap
sehingga dapat diakses oleh semua pelaku ekonomi (padahal ini mustahil).
Informasi yang kurang lengkap menyebabkan sistem insentif tidak pernah bekerja
dengan sempurna. Bagi scholars ekonomi politik, kegagalan terpenting mekanisme
pasar adalah ketidaksanggupannya memfasilitasi informasi yang lengkap. Dengan
kata lain informasi yang selalu diberikan oleh pasar adalah selalu asimetris.
Disinilah teori ekonomi politik digunakan diantara kelangkaan informasi (di
satu sisi) dan kemampuan untuk mencari model kompensasi atas ketidaksempurnaan
pasar (di sisi lain).
Isu yang dibangun oleh teori ekonomi politik
adalah bagaimana pemerintah menyusun mekanisme yang memungkinkan seluruh
partisipan di pasar mau berbagi informasi. Inilah yang melatari terjadinya
peristiwa negosiasi. Dengan prinsip regulasi itu, yang sebetulnya sudah
dikembangkan oleh teori ekonomi kelembagaan, suatu tindakan dan keputusan
ekonomi diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak sehingga
kemungkinan kerugian yang bakal diderita oleh salah satu partisipan dapat
dieliminir. Jika ini terjadi, maka prinsip efisiensi dan kerja sama atau
kompetisi dalam kegiatan ekonomi bisa dicapai.
B. Pemikiran
Ekonomi Politik
Tiga varian penting dalam pendekatan
ekonomi politik, yang selama ini mendominasi corak pendekatan ekonomi politik.
Ketiga varian itu adalah ekonomi politik klasik/ neoklasik
(classical/neoclassical political economy), ekonomi politik kynesian (keynesian
political economy), dan ekonomi politik marxian (Marxian political economy).
1.
Ekonomi
Politik Klasik/Neoklasik
Ekonomi politik klasik / neoklasik
berakar dari mazhab ekonomi klasik / neoklasik yang menjadi sumber terpenting
perumusan kebijakan ekonomi abad 20 dan 21. Mazhab ini juga menjadi cikal bakal
sistem ekonomi kapitalis dan dipraktikkan sebagian besar dunia saat ini. Sistem
ekonomi kapitalis (kapitalisme) tegak 4 pilar dasar yang melatari. Pertama,
kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis digerakkan dan dikoordinasi oleh pasar
(bebas) dengan instrumen harga sebagai penanda (sinyal). Jika harga dianggap
melibihi biaya produksi dan margin laba, maka itu merupakan sinyal bagi pelaku
ekonomi lain untuk masuk ke pasar untuk menambah persediaan (supply)
barang/jasa sehingga dapat menurunkan harga, dan juga sebaliknya. Kedua, setiap
individu mempunyai kebebasan untuk mempunyai hak kepemilikan (property rights)
sebagai dasar melakukan transaksi (exchange). Tanpa adanya hak kepemilikan,
individu tidak akan pernah biasa mengeksekusi kegiatan ekonomi (transaksi).
Ketiga , kegiatan ekonomi dipisahkan oleh tiga pemilik faktor produksi, yakni
pemodal (capital), tenaga kerja (labor), dan pemilik lahan (land). Pemilik
modal memperoleh pendapatan dari laba (profit), tenaga kerja dari upah (wage),
dan pemilik lahan dari sewa (rent).keempat, tidak ada halangan bagi pelaku
ekonomi untuk masuk dan keluar pasar (free entry and exit barriers).
Dalam hal penguatan pasar sebagai
instrumen unutuk mengkoordinasi kegiatan ekonomi, misalnya, aturan mainnya yang
digunakan adalah mengeluarkan negara / pemerintah dari aktivitas ekonomi.
Seluruh kegiatan ekonomi digerakkan oleh sektor swasta lewat pasar, sehingga
bisa mendeskripsikan preferensi setiap individu. Bahkan, akibat peran pasar
yang dominan, kapitalisme sendiri sering disinonimkan sebagai ekonomi pasar
(market economic) [Grassby, 1999:3].
Pemisahan kegiatan ekonomi dalam tiga
pelaku, yakni pemilik modal, tenaga kerja, dan pemilik lahan. Meskipun relasi
antara ketiga pelaku ini dianggap sangat tidak adil oleh ekonom kiri (marxian
economists), namun faktanya pembagian kerja itu telah mendonorkan pertumbuhan
ekonomi dan tingkat kompetisi yang tinggi di negara-negara kapitalis. Pada
level makro, pemisahan pemilik faktor produksi tersebut menjadi alasan
munculnya segregasi hubungan ekonomi yang efisien melalui spesialisasi. Pemilik
modal menyiapkan sepenuhnya kebutuhan material (alat produksi) sehingga proses
produksi bisa berlangsung, tenaga kerja memberikan kemampuan/keterampilan
maksimal agar diperoleh output yang bermutu, dan pemilik lahan memberikan
jaminan tempat bagi kegiatan produksi. Akhirnya, ekonomi kelembagaan siten
ekonomi kapitalis memberi tempat yang leluasa bagi setiap pelaku ekonomi untuk
masuk dan keluar pasar melalui sistem insentif. Setiap adanya regulasi yang
merintangi pelaku ekonomi untuk masuk keluar pasar, disitulah akan terjadi
inefisiensi ekonomi. Inefisiensi itu dengan mudah dikenali dari harga yang
terbentuk di pasar. Jika harga terlalu tinggi dari yang seharusnya, berarti
jumlah supply sangat terbatas sehingga hal ini menjadi sinyal bagi pelaku
ekonomi lain untuk masuk (entry) pasar. Apabila prosedur masuk ini dirintangi,
maka konsumen akan dirugikan (consumers loss).
Dalam sistem ekonomi kapitalis, srplus
diperoleh apabila terdapat selisih antara biaya produksi dengan harga jual.
Margin tersebut diambil oleh pemilik modal, sedangkan pekerja (buruh)
mendapatkan upah yang merupakan bagian dari biaya produksi. Jadi, dari model
ini seluruh surplus nilai (surplus of value) dialokasikan kepada produsen
(pemilik modal). Konsep ini dianggap merupakan cara terbaik untuk menentukan
dan mengalokasikan nilai barang/jasa dan menjadi sumber terpenting kegiatan
produksi dan alokasi sistem ekonomi kapitalis.
Varian lain adalah ekonomi politik
neoklasik (EPN). Pendekatan ekonomi neoklasik sendiri tumbuh seiring dengan
munculnya marginalist economics pada era 1780-an. Sebelum era ini, teori
ekonomi didominasi oleh pembahasab ekonomi pertumbuhan ekonomi, distribusi, dan
teori nilai. Pusat dari pemikiran neoklasik adalah menempatkan individu sebagai
“constrained choice” [caporaso dan levine, 1992:79]. Inti dari pandangan ini
adalah individu merupakan agen yang memilih (choosing agent), yaitu seseorang
yang memutuskan beberapa alternatif dari tindakannya berdasarkan imajinasi
tentang dampak dari keputusan tersebut terhadap dirinya. Dalam proses
pengambilan keputusan tersebut, individu dihadapkan dalam situasi
kelangkaan (scarcity), yakni perbedaan antara kondisi subjektif (keinginan) dan
kondisi alamiah/ objektif (ketersediaan sumberdaya). Bila antara” keinginan”
dan “sumber daya” terdapat perbedaan, maka kelangkaan eksis.
Ekonomi Politik Neoklasik. Sekalipun
ada banyak unsur dari pemikiran awal smith yang tetap dianut hingga sekarang
(atau aliran neoklasik), namun ilmu ekonomi klasik bukanlah sekedar versi
modern dari ekonomi politik klasik. Bahkan pendekatan neoklasik dianggap lahir
pada decade 1870 yaitu bertepatan dengan bangkitnya aliran marginalis dalam
ilmu ekonomi. Sebelum 1870, ilmu ekonom sebagai sebuah system pemikiran
didominasi oleh agenda klasik, seperti pertumbuhan, distribusi dan teori nilai
tenaga kerja, dan setelah decade 1870an, agenda ini mengalami banyak perubahan,
biarpun memang perubahan itu tidaklah drastis.
Pendekatan neoklasik bertolak dari ide
tentang maksimalisasi kebutuhan individu. Langkah berikutnya adalah menggunakan
ide ini untuk mendefenisikan kondisi-kondisi maksimalisasi kesejahteraan
untuk sebuah system yang terdiri dari beberapa individu yang saling terkait.
Kesejahteraan dari sebuah kelompok harus didefisikan secara berbeda dari
kesejahteraan individu (biarpun pendefenisian itu tetap didasarkan pada
kesejahteraan individu). Sebuah kelompok dikatakan mendapatkan kesejahteraan
yang maksimal ketika semua anggota dari kelompok itu berhasil memaksimalkan
kesejahteraannya masing-masing, asalkan kesejahteraan dari semua individu dalam
kelompok itu saling terkait satu sama lain.
Ekonomi politik neoklasik selanjutnya
juga menerapkan logika ekonomi dasar dari pilihan terbatas terhadap
situasi-situasi di mana transaksi pribadi tidak berhasil memaksimalkan
kesejahteraan. Istilah ekonomi di sini digunakan dalam dua artian. Artian yang
pertama dan yang paling mendasar dari ekonomi di sini adalah penghematan
(Economizing) yang dilakukan karena terbatasnya pilihan yang ada. Yang kedua
ekonomi disini berarti menggunakan mekanisme pasar sebagai salah satu cara
untuk meningkatkan pemenuhan terhadap kebutuhan individu. Cara lainnya adalah
lewat politik. Maka ekonomi politik kadang akan mengarah pada penelitian
terhadap batas-batas dari pasar sebagai institusi untuk pemenuhan kebutuhan dan
kadang mengarahkan kita kepada teori politik berbasis ekonomi. Dalam bab ini
kami akan membahas ekonomi politik sebagai penelitian terhadap batas-batas
pasar.
2.
Ekonomi
Politik Keynesian
Ada tiga peran yang dapat dilakukan
negara untuk mengatasi masalah eksternalitas. Pertama, pembagian otoritas dan
tanggung jawab antara pemerintah lokal, pemerintah pusat/negara, dan
badan-badan pemerintah (misalnya pengawasan polusi udara) yang bisa menghambat
terjadinya penyimpangan seetiap program. Kedua, keengganan umum untuk
menggunakan kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah eksternalitas, seperti
pajak bagi penghasil polutan. Ketiga, ketidak mauan untuk mempetimbangkan
tingkat ‘optimal’ dari kerusakan lingkungan (environmental disruption)
menyebabkan eksternalitas hanya bisa diatasi melalui pengeluaran sumberdaya masyarakat
(society’s resources). Jadi dengan tiga peran itulah negara bisa datang untuk
menuntaskan masalah eksternalisasi.
Berpijak pada pandangan inilah, maka
pendekatan EPK dalam derajat tertentu menghendaki adanya peran negara dalam
aktivitas ekonomi. Mahzab Keynesian menghendaki adanya peran negara peran
negara dalam perekonomian hanya ketika mekanisme pasar mengalami kegagalan.
Oleh karena itu, sepanjang mekanisme pasar tidak mengalami kegagalan, negara
tidak diizinkan untuk mengintervensi pasar.
Lebih lanjut, fokus utama EPK adalah
terciptanya fokus utama stabilitasproses produksi dan pertumbuhan yang
dilakukan oleh kelompok pemodal. Dengan aktivitras ini, dipastikan kegiatan
produksi sekaligus transaksi perdagangan yang dipelopori dengan aktor utama pemilik
modal akan dapat mendonasikan pendapatan yang besar bagi negara.
Internasionalisasi persaingan ekonomi merupakan kepercayaan lain yang tidak
kalah spektakuler. Kaum klasik/neoklasik berpandangan sangat logis bahwa
pemagaran persaingan ekonomi antarnegara berarti melindungi praktik inefisiensi
ekonomi yang digeliti oleh warga/firma suatu negara.
Ekonomi Politik
Keynesian. Pendekatan Keynesian mengajukan sebuah kritik terhadap konsep
pasar yang meregulasi dirinya sendiri yang banyak digunaka oleh pemikir klasik
dan neoklasik sebelumnya. Kritik dari pendekatan Keynesian ini mempertanyakan
pandangan bahwa system pasar yang tidak diregulasi akan dapat sepenuhnya
memanfaatkan potensi produksi yang ada dalam sebuah masyarakat.
Inti dari argument tentang pasar yang
meregulasi dirinya sendiri adalah bahwa system pasar akan mempertemukan
orang yang memiliki permintaan dengan orang yang memiliki pasokan sedemikian
rupa sehingga kebutuhan dari smeua orang akan terpenuhi sedapat mungkin.
Argumen neoklasik ini merujuk pada harga dan permintaan. Harga dari barang akan
naik atau turun sedemikian rupa sehingga semua kebutuhan pasar akan terpenuhi
yaitu semua yang dibawa produsen ke pasar akan selalu mendapatkan pembeli.
Mekanisme harga ini akan menjamin bahwa permintaan akan selalu ada dan
sekaligus membuat investasi capital diarahkan pada bagian-bagian yang
memerlukan lebih banyak investasi, dimana kebutuhan yang lebih tinggi akan
investasi ini akan ditandai dengan adanya profitabilitas yang lebih besar.
Menurut argument neoklasik ini, memang
bias jadi seorang produsen tertentu akan gagal untuk menjual semua yang mereka
produksi atau bias mereka produksi, karena apa yang mereka jual tidak
diinginkan oleh mereka yang memiliki daya beli yang cukup untuk membelinya.
Kritik dari pendekatan Keynesian
mengatakan bahwa kegagalan untuk menemukan pembeli bias jadi merupakan kesalhan
sistemik yang ada tidak ada hubunganya dengan ketidakcocokan antara apa yang
diproduksi dengan apa yang diperlukan, melainkan bisa disebabkan karena
kegagalan dari mekanisme pasar itu sendiri untuk menarik pembeli-pembeli yang
memiliki daya beli yang cukup. Dengan kata lain, pasar gagal untuk
mempertemukan permintaan dengan pasokan, sehingga tidak berhasil memanfaatkan
keseluruhan kapasitas produksi yang tersedia dalam masyarakat.
Kritik dari pendekatan Keynesian
berusaha untuk mempertimbangkan kembali hubungan antara politik dengan pasar.
Namun sejauh ini, banyak ekonom dari aliran Keynesian menyimpulkan bahwa
kegagalan dalam permintaan agregat (kegagalan dari pasar untuk menarik
konsumen-konsumen dalam jumlah sesuai dengan pasokan yang ada dalam pasar)
tidak harus diperlukan sebagai sebuah masalah politik. Para ekonom Keynesian
mengajukan argument bahwa stabilitasdan kecukupan dari fungsi pasar bisa didapatkan
dengan menggunakan mekanisme-mekanisme otomatis, yaitu dengan menggunakan
sarana administrative dan bukan dengan cara politik. Argumen dari
pendekatan Keynesian ini, tentus saja, dapat diperdebatkan lagi. Tapi yang
penting disini adalah bahwa perdebatan terhadap pandangan dari aliran Keynesian
ini akan menggeser focus dari topic-topik utama dalam ekonomi politik ke bidang
yang berbeda, sehingga akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru,
diantaranya: dalam kondisi yang bagaimana pengelolaan yang dilakukan Negara
terhadap perekonomian memerlukan agenda politik dan tidak cukup hanya dengan
menggunakan fungsi administratif.
Pendekatan Keynesian memfokuskan pada
ketidakstabilan proses reproduksi dan pertumbuhan dalam perekonomian kapitalis.
Karena adanya beberapa factor seperti yang akan dipaparkan nanti dalam bagian
ini, perekonomian kapitalis mengandung proses-proses yang membuat reproduksi di
dalamnya menjadi tidak stabil sehingga tidak dapat diperkirakan secara pasti
perkembangannya. Proses-proses yang menimbulkan ketidakstabilan ini membuat
kita menjadi ragu tentang sejauh mana pasar yang meregulasi dirinya sendiri
dapat dijadikan institusi bagi masyarakat untuk mengorganisir produksi dan
distribusi barang.
Kebijakan ekonomi dan kerja
penuh. Solusi yang ditawarkan oleh Keynes untuk persoalan pengganguran
karena itu berpusat pada tingkat aggregate demand. Tingkat aggregate demand
menentukan tingkat output yang terkait dengan tingkat kesempatan kerja. Jika
ekonomi di bawah kesempatan kerja penuh, maka tingkat aggregate demand bisa
ditingkatkan sampai ke sebuah titik yang melalui mekanisme multiplier, ekonomi
tersebut mencapai tingkat kesempatan kerja penuh.
Tingkat aggregate demand mempunyai
komponen berbeda, dalam sebuah ekonomi tertutup komponen adalah konsumsi,
investasi dan belanja Negara : AD=C+I+G. Karena itu mengontrol AD melalui
control dari kompomen-komponen itu.
Dua kebijakan ekonomi diadopsi dalam
keynesianisme pasca perang untuk mengontrol komponen-komponen dari aggregate
demand. Kebijakan fiscal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiscal adalah
berdasarkan pada control belanja (G) dan tingkat pajak (T). Sedangkan kebijakan
moneter memanipulasi tingkat bunga (I) dan jumlah penawaran uang M melalui
kredit dan operasi pasar terbuka (pembelian dan penjualan surat utang oleh Bank
Sentral). Karena dalam framework Keynesian permintaaan adalah mesin dari ekonmi
(sementara dalam framework liberal ini adalah penawaran – ingat hokum
Say:penawaran menciptakan permintaanya sendiri), maka baik kebijakan fiscal
maupun moneter menjadi alat untuk usaha mengontrol komponen tingkat aggregate
demand yang karennya akan mempengaruhi output kesempatan kerja.
3.
Ekonomi
Politik Marxian
Ekonomi Politik Marxian (EPM)
merupakan kritik terhadap sistem ekonomi pasar (kapitalisme). Pilar kelembagaan
kapitalisme tersebut dianggap oleh Karl Marx sangat exploitatif karena
menempatkan tenaga kerja subordinat berhadapan dengan pemilik modal. Hal ini
bisa terjadi, karena dalam kapitalisme penciptaan pranata-pranata faktor produksi
selalu terlambat ketimbang percepatan inovasi produksi (teknologi). Dalam
terminologi ekonomi, pranata faktor-faktor produksi tersebut adalah kelembagaan
yang mengatur interaksi antara pemilik modal, tanah ,dan tenaga kerja. Dalam
masa klasik kuno, kelembagaan faktor – faktor produksi lebih banyak
menguntungkan pemilik tenaga kerja (budak/slave), sementara pada zaman feodal
keuntungan itu banyak dipungut oleh tuan tanah, dan pada zaman kapitalis saat
ini pemegang polis atas profit terbesar adalah pemilik modal. Persoalan yang
mengemuka adalah, ketika inovasi produksi dilakukan pembagian keuntungan atas
kegiatan ekonomi selalu tidak bisa jatuh secara proporsional kepada
masing-masing pemilik faktor produksi sepanjang pranata kelembagaan
faktor-faktor produksi tidak mendukung hal itu. Dalam konteks ini, Marx
(Hayami, 1997:14) berkesimpulan bahwa perkembangan infrastruktur (inovasi
teknologi/produksi), dan itu berlangsung terus sepanjang usia peradaban ini.
Sumber
:
Caporaso,
jemis A & David P. Levine. 2008. Teori-teori
Ekonomi Politik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Deliarnov
.2009. Ekonomi Politik. Jakarta : Erlangga
Ikatan
Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau Yogyakarta. 2012. Modul Sekolah Advokasi Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta : Resist Institute
Yustika,
Ahmad Erani. 2009. Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Tryan,
Dean. 2012. Sejarah Pemikiran Ekonomi
Politik. http://deantriyan.blogspot.com/2012/05/sejarah-pemikiran-ekonomi-politik.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar